mkri
Dasar Hukum Pilkada Serentak 2024 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
JAKARTA, HUMAS MKRI - Desain Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota perwakilan DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak inheren dengan tafsir sistematis konstitusi Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil ...
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian ketentuan ambang batas parlemen untuk perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Selasa (17/10/2023). Agenda sidang yaitu mendengar keterangan Pemerintah.
Sosialisasi Pemilu Serentak 2024
JAKARTA, HUMAS MKRI – Desain Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota perwakilan DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota ...
Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki ...
JAKARTA, HUMAS MKRI – Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan ...
Pemilihan umum - Wikipedia bahasa Indonesia
YOGYAKARTA, HUMAS MKRI - Konstitusi telah mengamanatkan pemilihan umum (pemilu) harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, ...
Beranda | Mahkamah Konstitusi RI
Laman ini menampilkan rekapitulasi putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dapat diunduh secara gratis. Putusan MKRI mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat diakses oleh masyarakat di laman www.mkri.id.